Berita Korupsi Kota Bekasi

Wali Kota Bekasi Datangi KPK

VIVAnews – Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, KPK sedang mengusut kasus dugaan suap pejabat Kotamadya Bekasi kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Pantauan VIVAnews, Mochtar Muhammad yang mengenakan batik cokelat tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juli 2010, sekitar pukl 09.30 WIB.

Tidak ada pernyataan yang disampaikan orang nomor satu di Kota Bekasi itu. Dia langsung masuk ke gedung lembaga antikorupsi itu. Mochtar Muhammad datang dengan menggunakan mobil pribadi.

Dalam kasus dugaan penyuapan ini, KPK sudah menahan dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan pejabat BPK Jawa Barat III.

Tiga tersangka yang sudah dibui itu yakni HS, pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, HL pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S, pejabat BPK Jabar III.

Dua dari tiga pejabat itu ditangkap penyidik KPK di Bandung, Jawa Barat, pada Senin malam. S dan HS ditangkap pukul 19.45 WIB di rumah S di kawasan Lapangan Tembak, Cikutra, Bandung. Sedangkan HL ditangkap di Bekasi.

Saat tertangkap tangan, penyidik memiliki barang bukti uang Rp 272 juta. Sementara, uang Rp 100 juta masih ditelusuri apakah terkait dengan proses suap atau tidak. Uang itu diduga terkait dengan upaya agar mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. (adi)

Tanggal: Rabu, 7 Juli 2010, 11:15 WIB
Sumber: http://korupsi.vivanews.com/news/read/162833-wali-kota-bekasi-datangi-kpk


Kasus Suap, KPK Tahan Satu Lagi Auditor BPK

VIVAnews – Hampir 12 jam diperiksa sebagai tersangka, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Enang Hermawan. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar) Wilayah III ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Tersangka kasus dugaan suap dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi itu usai diperiksa sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 22.20 WIB, Rabu 30 Juni 2010.

Enang yang mengenakan kemeja lengan panjang motif garis-garis warna merah biru begitu keluar dari KPK tidak mau berkomentar mengenai penahanannya.

Dia lebih memilih menghindari wartawan dengan menutupi wajahnya dengan jaket dan bergegas masuk mobil tahanan bernomor polisi B 2040 BQ.

Sementara Kuasa hukum Enang, Christine Sutjipto juga enggan berkomentar terkait penahanan kliennya.

“Dibawa ke Polda Metro Jaya, pihak keluarga sudah menunggu di sana. Saya tidak mau komentar dulu, lebih lanjut sama Pak Junimat saja,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi mengumumkan bahwa Enang adalah tersangka terkait penerimaan suap dari Pemkot Bekasi untuk mendapatkan hasil audit laporan keuangan yang berkesimpulan wajar tanpa pengecualian.

Perbuatan Enang disangka melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (umi)

Tanggal: Kamis, 1 Juli 2010, 12:50 WIB
Sumber: http://korupsi.vivanews.com/news/read/161560-kasus-suap–kpk-tahan-auditor-bpk


KPK Periksa Empat Auditor BPK Jawa Barat

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan penyidikan kasus dugaan suap antara auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dan pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Hari ini KPK memeriksa empat auditor BPK dan tiga PNS Pemkot Bekasi.

“Mereka semua diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 1 Juli 2010.

Empat auditor BPK itu adalah Taufik Hidayat, Maria S, Yulia Helmi, dan Darmawan. Sednagkan tiga PNS Pemkot Jawa Barat yang diperiksa adalah Retno Yanto, Junaedi, dan Agus Darma.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Mereka ada dua auditor BPK Jawa Barat Enang Hermawan dan S. Sedangkan dua pejabat Pemkot Bekasi HL dan HS.

Endang dan S dijerat dengan Pasal Pasal 12a, atau Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan HS dan HL dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) a atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (umi)

Tanggal: Kamis, 1 Juli 2010, 11:36 WIB
Sumber: http://korupsi.vivanews.com/news/read/161532-kpk-periksa-4-auditor-bpk-jawa-barat


Lagi, Tersangka Kasus Suap Pemkot Bekasi Ditahan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat, Enang Hermawan. Sebelumnya, Enang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap auditor BPK Jabar oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Rabu (30/6) pukul 22.30 WIB, tersangka dibawa ke Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Usai diperiksa selama 12 jam, tersangka keluar gedung KPK sambil menutupi wajahnya dengan jaket. Dia didampingi kuasa hukumnya, Christine Sutjipto.

Christine, urung berkomentar saat ditanya soal kemungkinan penangguhan penahanan kliennya. Pasalnya, penahanan tersangka EH masih dalam proses. Enang Hermawan merupakan tersangka keempat yang ditetapkan KPK untuk kasus serupa.

Dalam kasus itu, KPK meringkus saat transaksi penyerahan uang suap antara dua pejabat Pemkot Bekasi, yakni HL dan HS, dengan auditor BPK Jabar III Suharto. Dari penangkapan itu, KPK menyita uang Rp272 juta.(RAS)

Tanggal: Kamis, 1 Juli 2010, 02:04 WIB
Sumber: http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscatvideo/hukum/2010/07/01/108213/Lagi-Tersangka-Kasus-Suap-Pemkot-Bekasi-Ditahan


KPK Tetapkan Lagi Auditor BPK Jadi Tersangka

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan tersangka terkait kasus dugaan suap antara auditor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat dan pejabat Pemerintah Kota Bekasi.

“Satu lagi auditor BPK Jawa Barat ditetapkan menjadi tersangka kemarin,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 30 Juni 2010. Tersangka itu adalah Enang Hermawan (EH).

Menurut Johan, Enang dijerat dengan pasal 12a, atau pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Saat ini EH masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka,” jelasnya.

Pekan lalu, KPK menangkap tangan dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan satu auditor BPK Jawa Barat. Ketiga tersangka kasus penyuapan itu adalah HS, pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, HL pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S, pejabat BPK Jabar III.

Saat ini HS ditahan di Ruang Tahanan Polres Jakarta Pusat, HL ditahan di Rutan Cipinang, sedangkan S ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua dari tiga pejabat itu ditangkap penyidik KPK di Bandung, Jawa Barat, pada Senin malam. S dan HS ditangkap pukul 19.45 WIB di rumah S di kawasan Lapangan Tembak, Cikutra, Bandung. Sedangkan HL ditangkap di Bekasi.

Saat penangkapan, penyidik menemukan uang Rp272 juta di lokasi. Sementara itu, uang Rp100 juta masih ditelusuri apakah terkait dengan proses suap atau tidak. Uang itu diduga terkait dengan upaya agar mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK.

KPK menjerat HS dan HL dengan pasal 5 ayat (1)a atau pasal 13 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan S dikenakan pasal 12a atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tanggal: Rabu, 30 Juni 2010, 19:00 WIB
Sumber: http://korupsi.vivanews.com/news/read/161408-kpk-tetapkan-lagi-auditor-bpk-jadi-tersangka


Ketua KONI Bekasi Diperiksa KPK

VIVAnews – Ketua KONI Bekasi, Edi Prihadi, usai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, uang yang ditemukan KPK berjumlah Rp272 juta berasal dari kas KONI.

“Diduga aliran dana tersebut berasal dari KONI,” kata Edi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 30 Juni 2010.

Ditambahkannya, setiap tahun KONI Bekasi biasa menerima kucuran dana sebesar Rp19 miliar dari total anggaran Rp23 miliar. “Saya tidak tahu ada kejanggalan atau tidak,” sambungnya.

Sejak siang tadi, Edi diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk pejabat Pemkot Bekasi berinisial HS dan HL. Keduanya merupakan tersangka dugaan pemberian suap kepada auditor BPK Jabar berinisial S yang ditangkap KPK beberapa waktu lalu. Suap itu dimaksudkan agar hasil audit laporan keuangan Pemkot Bekasi diberi nilai wajar tanpa pengecualian.

Selain Edi, KPK juga memeriksa empat pegawai negeri sipil Pemkot Bekasi yakni, Makbullah (Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman), Aan Suhanda (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), Dedi Juwanda (Kepala Satpol PP) dan Abdul Iman (Kepala Dinas Sosial).

Tanggal: Rabu, 30 Juni 2010, 18:09 WIB
Sumber: http://korupsi.vivanews.com/news/read/161395-ketua-koni-bekasi-diperiksa-kpk


KPK TETAPKAN LAGI SATU AUDITOR BPK JADI TERSANGKA SUAP PEMKOT BEKASI

Jakarta, 30/6/2010 (Kominfo-Newsroom) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan satu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap oknum pejabat pemerintah Kota Bekasi kepada oknum auditor BPK Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (30/6) malam mengatakan auditor BPK Jabar yang kembali ditetapkan sebagai tersangka adalah EH atau Eneng Hermawan, setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap yang bersangkutan sejak pekan lalu dan berakhir Selasa (29/6).

“Penetapannya kemarin, sebelumnya statusnya hanya sebagai saksi, ternyata ditemukan bukti-bukti kuat dugaan keterlibatan EH, dan kini dia masih diperiksa sebagai tersangka sejak kemarin,” ujar Johan Budi SP.

Johan menjelaskan, EH dijerat dengan pasal 12a, atau pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), “Keterlibatannya cukup signifikan, tapi saya belum bisa jelaskan apa karena masih didalami secara intensif.”

Pekan lalu, KPK menangkap tangan dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan satu auditor BPK Jawa Barat. Ketiga tersangka kasus penyuapan itu adalah HS, pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, HL pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S, pejabat BPK Jabar III.

Saat ini HS ditahan di Ruang Tahanan Polres Jakarta Pusat, HL ditahan di Rutan Cipinang, sedangkan S ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Sebelumnya S dan HS ditangkap KPK di rumah S di kawasan Lapangan Tembak, Cikutra, Bandung.  Di rumah S ditemukan uang Rp 200 juta yang disimpan dalam tas hitam. Penyidik juga menemukan uang Rp 72 juta di tas kerja S.

Berdasarkan keterangan S dan HS di lokasi, KPK kemudian berangkat ke Bekasi menuju kediaman HL yang kemudian ditangkap, dan bersama S dan HS, penyidik membawanya ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Dari keterangan awal, uang yang ditemukan itu akan dijadikan uang pelicin untuk mendapatkan hasil audit BPK berstatus Wajar Tanpa Pengecualian untuk Pemkot Bekasi.

KPK menjerat HS dan HL dengan pasal 5 ayat (1)a atau pasal 13 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan S dikenakan pasal 12a atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(t.Ut/id)

Tanggal: Rabu, 30 Juni 2010
Sumber: http://www.bipnewsroom.info/index.php?_language=Indonesia&_mainNo=8&_subNo=5&_cmsType=BERITA%20POLHUKAM&_contentShow=Ascending&_contentType=Content%20News&catid=1&_pageBreak=0&_loginID=&_password=&ews_index.php=&&newsid=64192&_link=loadnews.php


Kasus Suap, KPK Periksa Tujuh PNS Bekasi

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jajaran Pemerintah Kotamadya Bekasi. Mereka diperiksa dalam kasus dugaan suap.

Tujuh orang itu dijadwalkan diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 28 Juni 2010. Tetapi hingga sekitar pukul 10.30 WIB, belum terlihat satu pun  yang tiba di gedung KPK.

Informasi dari Humas KPK, tujuh orang PNS Pemerintah Kota Bekasi yang dijadwalkan diperiksa yakni, Agus Sofyan, Ahmad Junaidi, Dadang Hidayat, Edy Rosadi, Kodrati, Naziri, dan Muhammad AR.

Kasus ini berawal dari penangkapan KPK kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat II dan pejabat Pemerintah Kota Bekasi di Bandung. Satu pejabat Pemerintah Kota Bekasi juga dibekuk di kawasan Bekasi.

Kini, tiga orang itu ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan. Ketiga tersangka kasus penyuapan itu adalah HS, pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, HL pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S, pejabat BPK Jabar III.

Saat penangkapan, penyidik menemukan barang bukti uang tunai Rp272 juta di lokasi. Sementara itu, uang Rp100 juta masih ditelusuri apakah terkait dengan proses suap atau tidak. Uang itu diduga terkait dengan upaya agar mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. (umi)

Tanggal: Senin, 28 Juni 2010, 10:53 WIB
Sumber: http://korupsi.vivanews.com/news/read/160720-kasus-suap–kpk-periksa-tujuh-pns-bekasi


Terkait Kasus Suap BPK, Dewan Bekasi Panggil Wali Kota

TEMPO Interaktif, BEKASI-  Pimpinan Dewan Kota Bekasi akan memanggil Wali Kota Mochtar Mohamad, untuk menjelaskan perihal kasus suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) Jawa Barat, sebesar Rp 200 juta lebih.

“Kami tidak mau hanya mendengar dari media saja, kami ingin dapat penjelasan langsung,” kata Azhar Laena, Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kepada Tempo, Jumat (25/6).

Pemanggilan dilakukan Selasa, pekan depan oleh Komisi A DPRD Kota Bekasi. Selain Wali Kota Mochtar, Dewan juga akan memanggil pejabat lain di bina pemerintahan.

Menurut Azhar, Dewan akan meminta klarifikasi terkait suap kepada pejabat BPK. Apakah dilakukan atas nama institusi, atau unit kerja pejabat yang telah diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dewan, Azhar melanjutkan, mendesak supaya pelayanan di seluruh instansi tidak stagnan karena kasus itu. Azhar melihat kinerja pemerintah daerah sejak kasus suap terbongkar tidak sehat, ruangan kantor pemerintah daerah sering kosong.

Seperti diberitakan, tiga pejabat Kota Bekasi diringkus saat menyuap pejabat BPK. Yaitu, Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Herry Suparjan.

Kemudian Kepala Inspektorat (dulunya Badan Pengawas Daerah) Herry Lukmanto Hari, keduanya telah berstatus tersangka, menyuap BPK Jawa Barat, dengan tujuan mendapatkan hasil audit keuangan daerah 2009 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Selain itu, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Najiri.

Mengenai usulan agar dilakukan audit ulang terhadap keuangan daerah Kota Bekasi, Azhar hanya menjawab kemungkinan sikap itu ada. Tetapi sampai saat ini, Dewan belum menentukan sikap karena belum ada surat resmi dari KPK terkat status pejabat yang ditahan itu.

Sementara juru bicara Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Endang Suharyadi enggan berkomentar mengenai penahanan pejabat yang tertangkap tangan itu.
Sejak penangkapan, Endang tidak pernah ada di ruang kerjanya. Ketika dimintai keterangan lewat pesan singkat, dia hanya menjawab “Sedang rapat di RSUD,”.

Tanggal: Sabtu, 26 Juni 2010, 06:44 WIB
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/26/brk,20100626-258616,id.html


BPK Terjunkan Investigator Suap Bekasi

Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan mulai kemarin menerjunkan tim investigasi ke Perwakilan BPK di Jawa Barat untuk menyelidiki lebih lanjut kasus suap ke Kepala Sub-Auditoriat III BPK Jawa Barat berinisial S.

Anggota BPK, Ali Masykur Musa, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum S kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, sebagai upaya kontrol internal, BPK juga mengembangkan investigasi untuk menemukan keterlibatan auditor lainnya.

“Akan kami investigasi apakah S hanya sendiri atau ada tim,” kata Ali Masykur di gedung BPK, Jakarta, kemarin.

Senin lalu, S bersama tiga pejabat Pemerintah Kota Bekasi ditangkap di kediamannya di Cikutra, Bandung. Dia diduga menerima suap dalam kaitan dengan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi. KPK menemukan bukti uang Rp 272 juta.

Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, Ali Masykur menambahkan, tidak tertutup kemungkinan akan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Majelis ini terdiri atas lima orang, yaitu Ali Masykur Musa, Taufiequrachman Ruki, dan Sapto Amal Damandari serta dua ahli akuntansi dari Universitas Tarumanegara dan Universitas Gadjah Mada.

BPK juga mengirim tim evaluasi terhadap proses pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Tugas-tugas pemeriksaan tersebut untuk sementara telah diambil alih oleh BPK pusat. BPK pusat juga mengambil alih pemeriksaan atas sembilan kota di Provinsi Jawa Barat yang belum selesai diaudit.

Ali tak tegas menjawab apakah BPK pusat juga akan mengevaluasi hasil audit S sebelumnya. Menurut dia, di BPK ada evaluasi berjenjang atas semua laporan pemeriksaan.

Secara terpisah, Wakil Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi mengatakan pihaknya belum menentukan sanksi tiga pejabatnya yang ditangkap KPK. “Sampai saat ini kami belum menerima surat resmi KPK sehingga belum bisa bicara sanksi,” kata Rachmat di Bekasi kemarin.

Rachmat mengungkapkan ketiga pejabat itu adalah Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bernama HS, Kepala Inspektorat bernama HL, serta Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bernama N. “N ini statusnya terperiksa,” katanya.

Pemerintah Kota Bekasi juga belum memutuskan memberikan bantuan hukum kepada ketiga orang itu. Ia mengaku tak pernah memerintah penyuapan kepada bawahannya, meski hanya agar laporan keuangan mendapatkan nilai wajar.IQBAL MUHTAROM | HAMLUDDIN

Tanggal: Jum’at, 25 Juni 2010
Sumber: http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/06/25/Ekonomi_dan_Bisnis/krn.20100625.204459.id.html


Walikota Bekasi Kemungkinan Diperiksa KPK

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan besar juga meminta keterangan Walikota Bekasi Mochtar Muhammad terkait dugaan suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Suap itu diduga diberikan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lembaga itu atas laporan keuangan pemerintah Bekasi.

“Apabila diperlukan kami akan meminta keterangan yang bersangkutan (walikota),” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis 24 Juni 2010.

Mengenai hasil penggeledahan di kantor Pemerintah Kota Bekasi kemarin, kata Johan, komisi anti korupsi telah menyita sejumlah alat bukti. Di antaranya, notulensi hasil rapat pejabat Kota Bekasi. “Tapi, isi detailnya saya tidak tahu,” kata Johan.

Seperti diberitakan sebelumnya, awal pekan lalu, KPK telah menangkap tiga tersangka kasus suap. Mereka adalah HS; pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, HL; pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S; pejabat BPK Jabar III.

Tanggal: Kamis, 24 Juni 2010, 21:05 WIB
Sumber: http://korupsi.vivanews.com/news/read/160100-walikota-bekasi-kemungkinan-diperiksa-kpk

Walikota Bekasi Kemungkinan Diperiksa KPK
KPK telah menyita sejumlah alat bukti. dari penggeledahan di kantor Pemkot Bekasi.
Kamis, 24 Juni 2010, 21:05 WIB
Siswanto, Aries Setiawan
KPK Geledah Ruang Direktur PLN (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan besar juga meminta keterangan Walikota Bekasi Mochtar Muhammad terkait dugaan suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Suap itu diduga diberikan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lembaga itu atas laporan keuangan pemerintah Bekasi.

“Apabila diperlukan kami akan meminta keterangan yang bersangkutan (walikota),” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis 24 Juni 2010.

Mengenai hasil penggeledahan di kantor Pemerintah Kota Bekasi kemarin, kata Johan, komisi anti korupsi telah menyita sejumlah alat bukti. Di antaranya, notulensi hasil rapat pejabat Kota Bekasi. “Tapi, isi detailnya saya tidak tahu,” kata Johan.

Seperti diberitakan sebelumnya, awal pekan lalu, KPK telah menangkap tiga tersangka kasus suap. Mereka adalah HS; pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, HL; pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S; pejabat BPK Jabar III.


KPK Periksa Ruang Wali Kota Bekasi

Bekasi, Warta Kota

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ruang kerja Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Asisten Daerah (Asda) II Bidang Pembangunan Kota Bekasi, Rabu (23/6).

Menyusul penangkapan empat pegawai Pemkot Bekasi terkait dugaan penyuapan terhadap petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat Selasa lalu, suasana Kompleks Pemkot Bekasi tampak sepi. Wali Kota Mochtar Mohammad tak terlihat di ruang kerjanya. Begitu pula halnya dengan Wakil Wali Kota Rahmat Effendi dan Sekda Tjandra Utama.

“Ada Musyawarah Kerja Korpri di Bogor, mulainya hari ini,” kata Kabag Humas Pemkot Bekasi, Endang Suharyadi, kemarin.

Tjandra Utama tengah menjalani ibadah umrah sejak awal pekan lalu, sementara Mochtar Mohammad dikabarkan tengah berada di Bandung. “Masih di luar kota,” ujar seorang ajudan wali kota, kemarin.

Tim penyidik KPK datang sekitar pukul 15.00. Mereka terdiri atas dua tim. Sebagian langsung menuju ruang kerja wali kota, sebagian lainnya menuju ruang kerja sekda dan asda II. Sesekali petugas yang mengenakan sarung tangan serta rompi putih bertuliskan KPK di punggung itu keluar-masuk ruangan tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Bekasi Dedy Djuanda mengatakan, penyidik KPK telah menunjukkan surat perintah pemeriksaan. “Mereka menunjukkan surat pemeriksaan itu, tapi enggak boleh difotokopi,” ujarnya. “Sampai sekarang baru tiga ruangan itu yang diperiksa,” sambungnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, tiga PNS Bekasi yang tertangkap KPK di Bandung itu saat ini ditahan di tiga tempat, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Mapolrestro Jakarta Timur, dan Mapolrestro Jakarta Pusat.

“Mereka ditahan di tiga tempat. Sampai saat ini kami terus melakukan pemeriksaan terhadap mereka,” katanya.

Johan mengungkapkan, dalam pemeriksaan itu ketiga PNS tersebut mengaku memberikan uang sebesar Rp 200 juta kepada Kepala Sub-Auditoriat BPK Perwakilan Jawa Barat berinisial S agar BPK memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap APBD Kota Bekasi tahun 2009. (chi/akn)

Tanggal: Kamis, 24 Juni 2010, 11:25 WIB
Sumber: http://wartakota.co.id/detil/berita/26507/KPK-Periksa-Ruang-Wali-Kota-Bekasi


Ruang Wali Kota Bekasi Digeledah KPK

TEMPO Interaktif, Bekasi – Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, semalam.

Penggeledahan dilakukan terkait dengan penangkapan tiga pejabat Kota Bekasi, karena tertangkap tangan saat menyuap Kepala Sub Auditoriat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat berinisial S, di Bandung, Senin (21/6) malam. Upaya suap terkait penilaian pengelolaan keuangan daerah, Kota Bekasi menginginkan status Wajar Tanpa Pengecualian.

Mereka yang ditangkap adalah, Kepala Bidang Aset dan Akuntasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Herry Suparjan (HS). Barang bukti yang disita uang Rp 200 juta.

Keesokan paginya, KPK menjemput atasan Herry, yaitu, Kepala Inspektorat (dulunya Badan Pengawas Daerah) Hery Lukmato Hari (HL). Selain ruang Wali Kota Mochtar Mohamad, petugas KPK juga menggeledah ruang Sekretaris Daerah Tjandra Utama dan Assisten II Zaki Oetomo. Enam kardus dokumen disita KPK.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dedi Juanda, mengakui adanya penggeledahan tersebut. Dia menghalangi wartawan ketika hendak mengambil gambar penggeledahan. “Sedang terjadi pemeriksaan jadi tolong rekan-rekan wartawan tunggu diluar gedung saja. Harap bekerjasama biar petugas KPK bisa bekerja,” kata Dedi Juanda.

Dedi mengaku tidak paham apa yang dicari KPK, tuganya hanya mendampingi penggeledahan berlansung lancar. “KPK datang membawa surat perintah,” katanya.

Sementara itu, tidak satupun pejabat Pemerintah Kota Bekasi muncul selama penggeledahan berlangsung, sejak pukul 15.00, hingga saat ini masih berlangsung.

Wali Kota Mochtar Mohamad, Wakil Wali Kota Rachmat Effendi, absen masuk kantor. Sekteratis Daerah Tjandra Utama Effendi, berangkat Umrah bersama keluarganya.

Sebelumnya, Rahmat Effendi mengatakan tidak memberikan instruksi penyuapan kepada anakbuahnya. “Bisa saja atas nama unit kerja mereka, tujuannya memperbaiki penilaian,” kata Rahmat, kepada wartawan.

HAMLUDDIN

Tanggal: Kamis, 24 Juni 2010, 09:32 WIB
Sumber: http://tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/06/24/brk,20100624-258018,id.html


KPK Geledah Kantor Pemkot Bekasi

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencari bukti dugaan suap-menyuap yang dilakukan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Kemarin tim penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Pemkot Bekasi, Jabar, sejak siang hari.Penyidik mencari bukti untuk menguatkan sangkaan kepada tiga tersangka yang tertangkap tangan melakukan transaksi suap-menyuap tersebut. “Tim melakukan penggeledahan di beberapa tempat di antaranya Pemkot Bekasi,” sebut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.
Ada tiga mobil KPK bergerak menuju lokasi penggeledahan. Selain di Pemkot Bekasi,penyidik juga mencari bukti ke tempat lain yang diduga terkait kasus suap tersebut. “Kita tidak bisa sebutkan,” kata Johan, menolak membeberkan lebih lanjut lokasi penggeledahan.

Kepala Satpol PP Kota Bekasi Dedi Djuanda yang mendampingi Tim KPK saat penggeledahan mengatakan, KPK menggeledah tiga ruangan yang menjadi tempat bekerja Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Sekretaris Daerah (Sekda) Tjandra Utama Effendi, dan Asisten Daerah (Asda) II Kota Bekasi Zaki Oetomo. “Kami tidak mengetahui yang mereka (KPK) geledah dan periksa apa saja karena kami hanya melakukan pendampingan,” ucapnya.

Penggeledahan dilakukan menyusul tertangkapnya seorang pejabat BPK Jabar berinisial S bersama oknum pejabat Pemkot Bekasi berinisial HS dan HL, Senin (21/6) malam sekitar pukul 19.15 WIB.S dan HS ditangkap di kediaman S di Kompleks BPK kawasan Sukasenang, Cikutra, Bandung, segera setelah penyerahan uang.

Keduanya langsung digelandang ke Kantor KPK dan tiba pukul 00.30 dini hari Selasa (22/6). Di tempat kejadian, Tim Penyidik KPK mendapati sebuah tas hitam berisi uang tunai sebesar Rp200 juta dan Rp72 juta di dalam tas kerja yang diduga milik S.

Selain membawa barang bukti berupa uang, tim penyidik juga membawa mobilFord Rangerwarna hitam bernomor polisi B9043BS dan B2080YO yang diduga milik S dan HS. Mobil itu kini beradadihalaman parkir kantor lembaga antikorupsi itu.

Dalam perkembangannya, tim penyidik juga meminta keterangan kepada seorang pegawai BPK Perwakilan Jabar berinisial G. G terpaksa ikut dimintai keterangan karena kedapatan menyerahkan amplop kepada pedagang ikan berisi uang sebesar Rp100 juta.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak ditangkap, S, HS, dan HL ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka itu tidak menghentikan proses pemeriksaan kepada ketiganya sebelum akhirnya ditahan Rabu dini hari kemarin sekitar pukul 01.30 WIB. S dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jakarta Timur, HS diamankan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan HL digelandang ke Rutan Cipinang, Jakarta.

Transaksi suap-menyuap itu diduga dilakukan menyusul ada permintaan Pemkot Bekasi kepada BPK Jabar agar hasil audit 2009 dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).Atas permintaan itu, auditor S diduga menerima imbalan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Gunawan Sidauruk mengaku, pihaknya akan memberikan bantuan kuasa hukum terhadap salah seorang stafnya bernama Suharto yang tertangkap tangan KPK karena diduga menerima gratifikasi dari pejabat Pemkot Bekasi. Menurut Gunawan, dirinya tidak mengetahui ada gratifikasi pembelian WTP Pemkot Bekasi.

Tanggal: Kamis, 24 Juni 2010, 08:00:00
Sumber: http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1421


KPK Tahan Tiga Tersangka Suap

JAKARTA – Komisi Pembe rantasan Korupsi (KPK) resmi menahan ketiga tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terhadap Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat III (BPK Jabar III).

Penahanan dilakukan setelah ketiganya dinyatakan sebagai tersangka seusai KPK melakukan pemeriksaan secara intensif, Senin (21/6) hingga Selasa malam (22/6).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan hal itu di Gedung KPK, Rabu (23/6).

Ketiga tersangka yang resmi ditahan KPK ialah Kepala Sub Auditoriat (Kasubdit Auditoriat) BPK Jabar III berinisial S, Kabid Kabid Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (Kadib DPPKAD) berinisial HS, dan seseorang yang diduga pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi berinisial HL.

Johan mengatakan, tersangka S ditahan di Rutan Cipinang, sementara HL dan HS masing-masing ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

Ketiga tersangka, menurut Johan, akan dijerat pasal yang berbeda. Tersangka HS dan HL akan dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999, sementara tersangka S akan dijerat dengan Pasal 12 a dan Pasal 5 Ayat 2 dan/atau Pasal 11 jo UU 20 Tahun 2002.

“Jadi pemberi dan penerima beda pasalnya,” ungkapnya. Menurut Johan, berdasarkan penelusuran, ketiga tersangka terlibat dalam dugaan penerimaan dan pemberian uang yang berkaitan dengan perlunya hasil audit dari BPK Jabar III terhadap Pemkot Bekasi agar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Agar hasil audit Pemkot Bekasi 2009 ini WTP, dalam upaya itu ada pemberian uang.”

Dalam penangkapan, Johan menuturkan bahwa KPK berhasil menyita barang bukti (BB) di TKP, Senin malam, yakni uang 270 juta rupiah di tas hitam yang dibawa HS dan HL yang akan diserahkan kepada tersangka S.

“Di TKP juga kita temukan uang sebesar 40 juta rupiah di tas kerja S, dan di dalam amplop-amplop cokelat dengan total 30 juta rupiah,” uangkapnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Johan mengatakan, KPK menduga uang yang diserahkan kepada S merupakan penyerahan kedua, 200 juta rupiah. “Tapi ini perlu di-crosscheck lagi.”

Pergerakan Mencurigakan Selain itu, Johan mengatakan, tim KPK di Bandung, Selasa pagi, melihat masih ada pergerakan yang mencurigakan dari seorang pegawai BPK Jabar III.

Pegawai BPK tersebut berinisial G, yang dalam struktur, jabatannya di bawah S.

“KPK menemukan amplop yang dibungkus koran yang diberikan ke tukang ikan dengan jumlah sekitar 100 juta rupiah. Entah panik atau apa, dia kasih ke tukang ikan.”

Masih terkait suap terhadap auditor BPK, KPK, kata Johan Budi, melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Rabu pagi hingga siang hari.

Tempat lain yang berhubungan dengan penyelidikan kasus suap ini mungkin juga akan digeledah.

Dari Bandung dilaporkan, Kepala Perwakilan Kantor BPK Provinsi Jawa Barat Gunawan Sidauruk mengaku kaget atas terbongkarnya kasus suap yang melibatkan staf auditornya karena sebelumnya Suharto meminta izin kepada dirinya untuk memeriksa laporan keuangan Pemkot Bekasi.

BPK mendukung langkah KPK memproses dugaan kasus suap yang melibatkan oknum pejabat BPK Perwakilan Jabar.

“Sikap atas penangkapan oknum BPK ini adalah mendukung KPK untuk memproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK Hendar Ristriawan, kemarin.

Tanggal: Kamis, 24 Juni 2010
Sumber: http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=55658


KPK Dalami Penyuapan Pejabat BPK Jabar

indosiar.com, Jakarta – Kpk masih mendalami kasus penyuapan pejabat Pemkot Bekasi, terhadap pejabat BPK Jawa Barat. KPK telah menetapkan enam tersangka, dan semuanya sudah ditahan. KPK Selasa lalu, menangkap seorang pejabat kota Bekasi, yang akan menyuap pejabat BPK Jabar, dan menyita ratusan juta rupiah barang bukti.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, tiga dari enam orang yang ditangkap KPK Selasa malam, diduga terlibat suap. Mereka resmi jadi tersangka. Ketiganya merupakan pejabat BPK Jawa Barat dan Pemkot Bekasi yakni berinisial HS, AL dan S.

Saat ini KPK masih mendalami kasus tersebut. Namun dari hasil pejabat BPK Jawa Barat, pejabat Pemkot Bekasi yang menjadi tersangka ditangkap saat akan memberi uang suap kepada pejabat BPK.

Suap dilakukan agar hasil audit mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Uang suap tersebut kabarnya ada yang dititipkan kepada penjual ikan di Bandung.

KPK masih mendalami kasus ini. Namun belum ada indikasi keterlibatan walikota Bekasi. (Ahmad Baehaqi/Baharudin Rahman/Sup)

Tanggal: Kamis, 24 Juni 2010
Sumber: http://www.indosiar.com/fokus/86411/kpk-dalami-penyuapan-pejabat-bpk-jabar


KPK Geledah Ruang Wali Kota Bekasi

Bekasi (Bali Post) -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga ruangan di kompleks Pemerintah Kota Bekasi pascapenangkapan dua pejabat setempat terkait dugaan kasus suap Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Barat, Selasa (22/6) lalu.
Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Bekasi Dedi Juanda membenarkan hal tersebut. ”KPK tiba sekitar pukul 15.00 WIB di Pemkot Bekasi, dan menggeladah ruang Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Asisten II,” katanya.
Menurutnya, delapan anggota KPK tiba di lokasi tersebut menggunakan dua Avanza hitam dan silver. Mereka langsung meminta izin kepada Bagian Satpol PP dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan. ”Mereka (anggota KPK) langsung didampingi Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Bekasi Syarif Sarifudin untuk menggeledah ruangan. Kebetulan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad tidak berada di lokasi, begitu pun Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Efendi, karena yang bersangkutan sedang umroh,” katanya.

Dugaan Suap

BPK mendukung langkah KPK memproses dugaan kasus suap yang melibatkan oknum pejabat BPK Perwakilan Jawa Barat. ”Sikap BPK atas penangkapan oknum BPK Perwakilan Jawa Barat adalah mendukung KPK untuk memroses secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK Hendar Ristriawan, Rabu (23/6) kemarin.
BPK membenarkan adanya proses hukum terhadap auditor BPK Perwakilan Jawa Barat di Bandung beberapa hari lalu. Mereka yang telah diperiksa KPK adalah oknum BPK berinisial S, D, dan E.
Ia juga mengatakan BPK mengecam keras tindakan yang dilakukan oknum pemeriksa itu. BPK membenarkan bahwa oknum itu diduga menerima suap dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah itu kepada KPK dan mendukung KPK untuk melakukan proses hukum atas dugaan praktik suap.
Setelah penangkapan itu, BPK Pusat mulai Rabu kemarin langsung mengambil alih sementara tugas-tugas pemeriksaan di BPK Perwakilan Jawa Barat. (ant)

Tanggal: Kamis, 24 Juni 2010
Sumber: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=37675


KPK grebek kantor Walikota Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini menggrebek tiga ruangan di kompleks Pemerintah Kota (Pemko) Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan pasca insiden penangkapan terhadap dua orang pejabat setempat terkait dugaan kasus suap Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemko Bekasi, Dedi Juanda, membenarkan insiden penggrebekan tersebut.

“KPK tiba sekitar pukul 15:00 WIB di Pemko Bekasi, dan menggeladah ruang Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Asisten Daerah II,” ujarnya.

Dedi mengatakan, delapan orang personil KPK tersebut tiba di lokasi dengan mengendarai dua buah mobil jenis Avanza berwarna hitam dan silver. Setibanya disana mereka langsung meminta izin kepada bagian Satpol PP untuk melakukan penggrebekan dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan.

“Mereka (KPK-red) langsung didampingi Kepala Bagian Umum Pemko Bekasi, Syarif Sarifudin untuk menggeledah ruangan. Kebetulan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad tidak berada di lokasi, begitu pun Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Efendi, karena yang bersangkutan sedang umrah,” ujarnya.

Penggeledahan berlangsung selama tiga jam. Petugas KPK membawa staf khusus Wali Kota Bekasi Gusti berikut sekitar enam dus berisi dokumen dari masing-masing ruangan untuk dibawa ke kantor KPK.

Tanggal: Rabu, 23 Juni 2010, 22:38
Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125088:kpk-grebek-kantor-walikota-bekasi&catid=17:nasional&Itemid=30


KPK tahan 2 pejabat pemda Bekasi

JAKARTA (Bisnis.com): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua pejabat Pemkot Bekasi dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat III terkait dugaan korupsi penerimaan uang Rp272 juta guna perubahan status audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan ketiga orang itu adalah HL (Inspektorat Wilayah Kota) Bekasi, HS (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah), dan S (Kasubdit Auditoriat BPK Jawa Barat II). Mereka adalah Heri Lukman, Herry Supardjan dan Suharto.

“Setelah melakukan pemeriksaan, ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerahan dan penerimaan uang itu. Kini masing-masing ditahan di tempat berbeda,” ujar Johan kepada pers di Jakarta, hari ini

KPK menitipkan ketiganya masing-masing di rumah tahanan Polisi Resor Jakarta Pusat (Herry Supardjan), rumah tahanan Polisi Resor Jakarta Timur (Heri Lukman), serta rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur (Suharto).

Menurut Johan, kedua pejabat pemerintah Bekasi itu dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk Suharto—yang diduga menerima uang—KPK menjeratnya dengan Pasal 12 huruf (a) dan atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini terungkap dari operasi penangkapan yang dilakukan di kediaman Suharto di kawasan Lapangan Tembak, Cikutra Bandung pada 21 Juni lalu. Dari penangkapan itu, KPK menyita uang sejumlah Rp272 juta sebagai barang bukti.

Uang senilai Rp200 juta ditemukan dalam tas yang dibawa oleh tersangka Herry Supardjan dan Heri Lukman saat bertamu ke rumah Suharto. Selain itu, uang senilai Rp40 juta ditemukan dalam tas kerja milik Suharto. Sisanya senilai Rp32 juta tersimpan dalam sejumlah amplop yang ditemukan di rumah tersebut.

Johan menyatakan pemberian uang tersebut berkaitan dengan hasil audit BPK terhadap pemerintah Kota Bekasi. Ketika dikonfirmasi mengenai rencana pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad, Johan menyatakan pihaknya masih mengembangkan penyelidikan terkait kasus itu lebih dahulu.

“Tentu semuanya yang diduga akan ditelusuri lebih dahulu. Kami tidak akan mengurus mengenai perubahan status WTP, tetapi masalah penyerahan dan penerimaan uang,” ujar Johan.(yn)

Tanggal: Rabu, 23 Juni 2010, 18:17:04 WIB
Sumber: http://web.bisnis.com/umum/hukum/1id189046.html


KPK Geledah Pemkot Bekasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa tempat di Bekasi dan sekitarnya. Langkah ini ditempuh untuk mengembangkan kasus suap oknum BPK Jawa Barat dan pegawai Pemkot Bekasi.

“Tim melakukan penggeledahan di beberapa tempat diantaranya di Pemkot Bekasi dan di tempat-tempat yang kita duga terkait,”ungkap juru bicara KPK Johan Budi SP,Rabu (23/6).

Tim mulai bergerak siang hari dengan tiga mobil. Mereka disebar ke lokasi yang diduga terdapat barang bukti baru, seperti ruangan kerja para tersangka. “Hingga petang ini,penggeledahan masih berlangsung,”sebut Johan.

Pada Senin (21/6) malam kemarin, KPK menangkap tangan dua pegawai pemkot HL dan HS serta seorang auditor BPK, S di rumahnya di kawasan Lapangan Tembak,Cikutra,Cibeunying, Bandung, Jawa Barat. Dari rumah S, KPK berhasil menemukan uang yang diperkirakan berjumlah Rp 272 juta dalam berbagai tempat.

Tersangka HS dan HL pun dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan S dijerat pasal 12 huruf a dan pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU yang sama.

Dari hasil penelusuran, HS yang menjabat sebagai Kabid Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi. HL yang merupakan Inspektorat Wilayah Kota Bekasi. Sedangkan S adalah Kepala Auditoriat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar III.

Tanggal: Rabu, 23 Juni 2010, 18:15 WIB
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/06/23/121294-kpk-geledah-pemkot-bekasi


Pejabat Bekasi Ditangkap KPK, Gubernur Jabar Prihatin

BANDUNG (Pos Kota) –  Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengaku prihatin atas informasi tertangkapnya tiga pejabat Pemkot Bekasi dan dua pejabat BPK Jabar oleh KPK.

Meski kabar itu belum jelas, namun sedikitnya sudah membuat Pemda Jabar kaget. ” Terus-terang Saya prihatin mengenai kejadian tersebut,” ujar Gubernur, Rabu (23/6).

Heryawan menegaskan, berkaitan dengan kasus ini pihaknya tidak ingin memberikan penjelasan secara rinci. Semua permasalah yang terkait dengan kasus dugaan suap sudah diserahkan ke KPK.

” Biar saja KPK yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Saya hanya ingin mengatakan prihatin saja jika memang hal itu terjadi,” ujarnya lagi.

Informasi yang berkembang, Senin, petugas KPK menangkap tiga pejabat Pemkot Bekasi dan dua pejabat BPK Jabar. Penangkapan terjadi lantaran diduga kuat tengah menyuappejabat BPK.

Kepala Perwakilan BPK Wilayah Jabar Gunawan Sidauruk, yang disebut-sebut ditangkap KPK terkait kasus suap, Rabu, secara terang-terangan membantah tudingan tadi. ” Yang ditangkap bukan saya, tapi Darmawan,” ujar dia saat dihubungi wartawan lewat telepon. Darmawan itu, lanjut dia, tiada lain Ketua Tim Audit Kota Bekasi.

Gunawan Sidauruk  menegaskan, dengan adanya kabar itu membuat dirinya kaget. Apalagi ada berita Suharto, stafnya pun turut ditangkap KPK. Dijelaskan Gunawan, Senin lalu dia ada di Jakarta untuk technical meeting sebuah acara .

Satu jam kemudian mendapat telepon dari Suharto kalau Darmawan mau ke Bekasi. ” Tak lama kemudian ada kabar Darmawan ditangkap KPK,” ujarnya.(dono/dms)

Tanggal: Rabu, 23 Juni 2010, 18:15 WIB
Sumber: http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/06/23/pejabat-bekasi-ditangkap-kpk-gubernur-jabar-prihatin


KPK Geledah Kantor Walikota Bekasi

Bekasi (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, menggeledah tiga ruangan di gedung pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, pascaditangkapnya dua pejabat pemerintahan setempat terkait dugaan suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Bekasi, Dedi Juanda, membenarkan hal tersebut.

“KPK tiba sekitar pukul 15.00 WIB di Pemkot Bekasi, dan menggeladah ruang Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Asisten Daerah II,” katanya.

Menurutnya, sekitar delapan anggota KPK tiba di lokasi tersebut menggunakan dua kendaraan jenis Avanza hitam dan silver. Mereka langsung meminta izin kepada Bagian Satpol PP dengan menunjukan surat perintah penggeledahan.

“Mereka langsung didampingi Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Bekasi, Syarif Sarifudin, untuk menggeledah ruangan. Kebetulan Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad tidak berada di lokasi, begitu pun Sekda Kota Bekasi, Tjandra Utama Efendi, karena yang bersangkutan sedang umroh,” katanya.

Pantauan ANTARA di lokasi melaporkan, pascapenggeledahan yang berlangsung selama tiga jam, petugas KPK membawa staf kusus Walikota Bekasi, Gusti, berikut sekitar enam dus berisi dokumen dari masing-masing ruangan untuk dibawa ke kantor KPK.

Sebelumnya, sebanyak dua pejabat eselon III Pemkot Bekasi masing-masing berinisial HS dan Z tertangkap tangan oleh KPK di Bandung saat tengah menyuap pejabat BPK Jawa Barat berinisial S.

Sementara satu pejabat eselon II Pemkot Bekasi, HL, dijemput paksa di rumahnya di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Senin (22/6).

(ANT/S026)

Tanggal: Rabu, 23 Juni 2010, 17:41 WIB
Sumber: http://antaranews.com/berita/1277289695/kpk-geledah-kantor-walikota-bekasi


KPK Geledah Ruang Wali Kota Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tiga ruangan di Kompleks Pemerintah Kota Bekasi pascapenangkapan dua pejabat setempat terkait dugaan kasus suap Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Barat, Selasa (22/6/2010).

Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Bekasi Dedi Juanda, di Bekasi, membenarkan hal tersebut. “KPK tiba sekitar pukul 15.00 WIB di Pemkot Bekasi, dan menggeledah ruang Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Asisten Daerah II,” katanya.

Menurutnya, delapan anggota KPK tiba di lokasi tersebut menggunakan dua kendaraan jenis Avanza hitam dan silver. Mereka langsung meminta izin kepada Bagian Satpol PP dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan.

“Mereka (anggota KPK) langsung didampingi Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Bekasi Syarif Sarifudin untuk menggeledah ruangan. Kebetulan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad tidak berada di lokasi, begitu pun Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Efendi, karena yang bersangkutan sedang umrah,” katanya.

Pantauan di lokasi, pascapenggeledahan yang berlangsung selama tiga jam, petugas KPK membawa staf kusus Wali Kota Bekasi Gusti berikut sekitar enam dus berisi dokumen dari masing-masing ruangan untuk dibawa ke kantor KPK.

Sebelumnya, sebanyak dua pejabat eselon III Pemkot Bekasi masing-masing berinisial HS dan Z tertangkap tangan oleh KPK di Bandung saat tengah menyuap pejabat BPK Jawa Barat berinisial S. Sementara satu pejabat eselon II Pemkot Bekasi yakni HL dijemput paksa di rumahnya di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Senin (21/6/2010).

Tanggal: Rabu, 23 Juni 2010, 17:29 WIB
Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2010/06/23/17295098/KPK.Geledah.Ruang.Wali.Kota.Bekasi


Ruang Wali Kota Bekasi Digeledah KPK

Metrotvnews.com, Bekasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga ruangan di kompleks Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/6). Aksi tersebut dilakukan pascapenangkapan dua pejabat setempat terkait dugaan kasus suap Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Barat, Selasa.

Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Bekasi Dedi Juanda, di Bekasi, membenarkan hal tersebut. “KPK tiba sekitar pukul 15.00 WIB di Pemkot Bekasi, dan menggeladah ruang Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Asisten Daerah II,” katanya.

Menurutnya, delapan anggota KPK tiba di lokasi tersebut menggunakan dua kendaraan jenis Avanza hitam dan silver. Mereka langsung meminta izin kepada bagian Satpol PP dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan.

“Mereka (anggota KPK) langsung didampingi Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Bekasi Syarif Sarifudin untuk menggeledah ruangan. Kebetulan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad tidak berada di lokasi, begitu pun Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Efendi, karena yang bersangkutan sedang umrah,” katanya.

Penggeledahan berlangsung selama tiga jam. Petugas KPK membawa staf khusus Wali Kota Bekasi Gusti berikut sekitar enam dus berisi dokumen dari masing-masing ruangan untuk dibawa ke kantor KPK.

Sebelumnya, dua pejabat eselon III Pemkot Bekasi masing-masing berinisial HS dan Z tertangkap tangan oleh KPK di Bandung saat tengah menyuap pejabat BPK Jawa Barat berinisial S. Sementara satu pejabat eselon II Pemkot Bekasi yakni HL dijemput paksa di rumahnya di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Senin lalu.(Ant/BEY)

Tanggal: Rabu, 23 Juni 2010, 17:20 WIB
Sumber: http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/hukum/2010/06/23/21348/Ruang-Wali-Kota-Bekasi-Digeledah-KPK


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.