KPK TETAPKAN LAGI SATU AUDITOR BPK JADI TERSANGKA SUAP PEMKOT BEKASI

Jakarta, 30/6/2010 (Kominfo-Newsroom) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan satu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap oknum pejabat pemerintah Kota Bekasi kepada oknum auditor BPK Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (30/6) malam mengatakan auditor BPK Jabar yang kembali ditetapkan sebagai tersangka adalah EH atau Eneng Hermawan, setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap yang bersangkutan sejak pekan lalu dan berakhir Selasa (29/6).

“Penetapannya kemarin, sebelumnya statusnya hanya sebagai saksi, ternyata ditemukan bukti-bukti kuat dugaan keterlibatan EH, dan kini dia masih diperiksa sebagai tersangka sejak kemarin,” ujar Johan Budi SP.

Johan menjelaskan, EH dijerat dengan pasal 12a, atau pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), “Keterlibatannya cukup signifikan, tapi saya belum bisa jelaskan apa karena masih didalami secara intensif.”

Pekan lalu, KPK menangkap tangan dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan satu auditor BPK Jawa Barat. Ketiga tersangka kasus penyuapan itu adalah HS, pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, HL pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S, pejabat BPK Jabar III.

Saat ini HS ditahan di Ruang Tahanan Polres Jakarta Pusat, HL ditahan di Rutan Cipinang, sedangkan S ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Sebelumnya S dan HS ditangkap KPK di rumah S di kawasan Lapangan Tembak, Cikutra, Bandung.  Di rumah S ditemukan uang Rp 200 juta yang disimpan dalam tas hitam. Penyidik juga menemukan uang Rp 72 juta di tas kerja S.

Berdasarkan keterangan S dan HS di lokasi, KPK kemudian berangkat ke Bekasi menuju kediaman HL yang kemudian ditangkap, dan bersama S dan HS, penyidik membawanya ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Dari keterangan awal, uang yang ditemukan itu akan dijadikan uang pelicin untuk mendapatkan hasil audit BPK berstatus Wajar Tanpa Pengecualian untuk Pemkot Bekasi.

KPK menjerat HS dan HL dengan pasal 5 ayat (1)a atau pasal 13 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan S dikenakan pasal 12a atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(t.Ut/id)

Tanggal: Rabu, 30 Juni 2010
Sumber: http://www.bipnewsroom.info/index.php?_language=Indonesia&_mainNo=8&_subNo=5&_cmsType=BERITA%20POLHUKAM&_contentShow=Ascending&_contentType=Content%20News&catid=1&_pageBreak=0&_loginID=&_password=&ews_index.php=&&newsid=64192&_link=loadnews.php

About these ads

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.